Intisari Dari UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ( UU No.5 Tahun 1999 )

·        Inti sari dari UU Nomor 5 Tahun 1999 ( Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ) ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :

      1. Perjanjian yang dilarang

            2. Kegiatan yang dilarang
            3. Posisi dominan
            4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
            5. Penegakan hukum   
            6. Ketentuan lain-lain.

·      Dasar pemikiran UU No.5 Tahun 1999 adalah bahwa persaingan itu baik, sehingga perlu dilaksanakan secara efektif. Bagi pelaku usaha, terbuka peluang untuk berusaha dalam iklim persaingan usaha yang sehat, yaitu berkompetisi berdasarkan prestasi, bukan dengan strategi untuk mematikan pesaing yang lain. Pelaku usaha dilindungi dari kompetisi yangtidak sehat oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dominan.

·  Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usahayang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasatertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapatmerugikankepentingan umum.

·        Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankankegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan caratidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

·      Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupunbersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a.       Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha

             yang sama pada pasar bersangkutan.

b.      Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan

             hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

c.       Membatasi peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.

d.      Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.